Pesona Lombok Sumbawa

Sektor pariwisata merupakan sektor potensial di Indonesia, melihat data di atas jumlah wisatawan yang melakukan wisata di Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri bertambah setiap tahunnya. Hal ini juga didukung dengan data Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2013 mengenai devisa negara yang menyebutkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia menempati posisi ke empat dalam jenis komoditas penghasil devisa tebanyak setelah Minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit. Hal ini membuktikan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia.

Sektor pariwisata Indonesia berusaha dikembangkan dengan berbagai program, kegiatan, dan branding. Saat ini Pesona Indonesia dan Wonder Indonesia, sebagai branding nasional atau country branding telah berada di peringkat 47 dunia dengan nilai 74,8. Sedangkan di Asia, Indonesia berada di peringkat ke 4 setelah Jepang, India, dan Singapura. Target pariwisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata antara lain:

  1. Kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 12 juta dengan devisa mencapai Rp 172 triliun.
  2. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara sebesar 260 juta perjalanan dengan uang yang dibelanjakan mencapai Rp 223,6 triliun.
  3. Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 5%.
  4. Jumlah lapangan pekerjaan yang diciptakan mencapai 11,7 juta tenaga kerja.

Dalam mendukung target-target tersebut dilakukan upaya branding di daerah-daerah potensial untuk mendukung branding nasional. Salah satu branding yang baru-baru ini dicanangkan adalah Pesona Lombok Sumbawa bagi pengembangan pariwisata Provinsi NTB.

Kementerian Pariwisata pada Bulan Desember 2015 me-launching branding baru pariwisata yaitu Pesona Lombok Sumbawa beserta kalender event Nusa Tenggara Barat (NTB) 2016. Melalui branding baru ini, Pemerintah Provinsi NTB beserta Kementerian Pariwisata berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. Sebanyak 3 juta wisatawan ditargetkan berkunjung ke NTB sepanjang tahun 2016, 1,5 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan 1,5 juta wisatawan nusantara (wisnus). Branding ini juga merupakan bagian penting dalam mendukung branding nasional Pesona Indonesia dan Wonder Indonesia yang memiliki target kunjungan wisatawan mencapai 270 juta wisman dan 275 juta wisnus pada tahun 2019. Pesona Lombok Sumbawa mengedepankan konsep pariwisata berkelanjutan yang didukung oleh tiga prinsip utama yaitu culture, nature, dan manmade yang terfokus pada keindahan alam, tradisi, dam karya seni. Sejak tahun 2012 hinga 2014 kunjungan wisatawan di NTB mengalami peningkatan yang cukup konsisten sehingga target 2016 sebesar 3 juta kunjungan wisatawan diharapkan dapat terpenuhi. Launching branding NTB ini akan diikuti oleh pelaksanaan Festival Tambora pada 11 hingga 16 April 2016. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Picture3

Kementerian Pariwisata

Pariwisata Indonesia tahun 2015:

  • Lombok terpilih sebagai tujuan wisata halal dunia
  • Pemberian fasilitas bebas visa untuk 84 negara, secara total terdapat 174 negara yang telah bebas visa
  • Fernomena open trip untuk mengurangi biaya perjalanan dimana beberapa orang yang tidak saling mengenal berkumpul dan berwisata bersama
  • Kerusakan tempat wisata akibat wisatawan yang tidak disiplin, contoh: rusaknya kebun bunga di Gunung Kidul akibat selfie yang sembarangan

 

http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/pesona-lombok-sumbawa/

http://www.antaranews.com/berita/535081/kemenpar-luncurkan-branding-pesona-lombok-sumbawa

http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3041

 

Advertisements

Produksi Garam Indonesia

Permasalahan produksi garam yang ada Indonesia adalah pemenuhan kualitas garam bagi kegiatan industri dan kesehatan. Saat ini produksi garam Indonesia hanya mampu menembus pasar pemakaian rumah tanggal. Hal ini disebabkan karena banyak wilayah di Indonesia yang hanya mengalami enam bulan musim kemarau, padahal semestinya garam yang berkualitas baik diperoleh apabila suatu wilayah mengalami tujuh bulan musim kemarau. Beberapa daerah dengan produksi garam yang cukup baik dan mengalami musim kemarau selama tujuh bulan adalah Madura dan Nusa Tenggara Barat. Namun untuk madura lahan yang dimiliki tidak terlalu besar sehingga skala produksi tidak dapat ditingkatkan.

0Kupang merupakan lokasi yang akan dirintis oleh Kementerian Perindustrian sebagai lokasi produksi garam besar. Namun pengembangan ini membutuhkan dana yang besar karena diperlukan teknologi irigasi yang mahal untuk mendapatkan kualitas garam yang baik. Permasalahan pembebasan lahan juga masih belum terselesaikan. Diharapkan produksi garam di kupang dapat menapai tingkat kualitas yang baik dengan tingkat NHCL 99%, sedangkan produksi yang ada saat ini baru menghasilkan garam dengan tingkat NHCL 95%.

Reference : Bappenas

KESIAPAN PEMBANGUNAN PLTN DI INDONESIA

Pemanfaatan nuklir di Indonesia pada dasarnya telah diinisiasikan sejak jaman kemerdekaan melalui visi misi presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Oleh karena itu dibentuklah BATAN 1958 dan masih terus dikembangkan hingga saat ini (Ditjen EBTKE dalam detik.com). Pemanfaatan nuklir dimaksudkan untuk meningkatkan pasokan listrik serta memberikan alternatif pemanfaatan cadangan sumber daya alam uranium yang cukup melimpah. Kebutuhan listrik meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan mencapai 35.000 MW dalam lima tahun ke depan, oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber alternatif selain energi fosil yang cadangannya semakin berkurang. Selain itu, energi nuklir juga dapat dimanfaatkan pada bidang kehidupan mulai dari kesehatan, industri, hidrologi, dan sebagainya. Walaupun apabila tidak dikelola dan diawasi dnegan baik dapat menimbulkan bahaya yang cukup besar, namun Kementerian ESDM menyatakan kepercayaan dirinya akan kemampuan lembaga nuklir Indonesia untuk mengawasi dan mengelola PLTN dengan adanya 3 reaktor nuklir (Serpong, Bandung, dan Yogyakarta) yang masih aktif di Indonesia.

Saat ini Indonesia sudah dinyatakan siap oleh IAEA (International Atomic Energy Agency) untuk membangun PLTN sejak tahun 2009. Indonesia pun telah memiliki Badan Pengawas Nuklir yang bertugas mengawasi dan menginspeksi izin pemakaian zat radioaktif di Indonesia sesuai diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran serta peraturan terkait lainnya. Dalam PP No. 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagai pengganti PP No. 43 Tahun 2006 Tentang Perizinan Reaktor Nuklir di Indonesia diuraikan bagaimana tata cara perizinan untuk tapak, konstruksi, commissioning, operasi dan bahkan sampai decommissioning.
Terkait dengan kesiapan pembangunan PLTN, BATAN menyatakan bahwa secara garis besar dari segi teknologi dan SDM, bangsa Indonesia sudah siap dengan adanya kerjasama di bidang teknologi nuklir dengan bangsa-bangsa lain. Namun, peran masyarakat tentunya masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 2015 BATAN bekerjasama dengan Lembaga Sigma Research telah melakukan kerja sama terkait dengan survei penerimaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi nuklir di bidang energi dan non energi. Dalam survei ini diambil 4000 orang diambil sebagai responden pada 34 provinsi. Survei ini fokus pada pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi nuklir. Hasil survei menunjukkan bahwa 75,3% masyarakat telah menerima pembangunan PLTN sebagai alternatif penyedia kebutuhan listrik di Indonesia. Data yang diperoleh dari kegiatan survei menunjukkan beberapa temuan yang antara lain:

  1. Penerimaan masyarakat yang bertempat tinggal di luar Pulau Jawa lebih besar, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pasokan energi listrik yang kurang khususnya di luar Pulau Jawa
  2. Sudah banyak masyarakat yang mengetahui tentang nuklir melalui pemberitaan media
  3. Tingkat penerimaan masyarakat telah meningkat sejak tahun 2011

 

Picture2

http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/15053/print

Picture1

http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/15053/print

Untuk mendukung pengembangan nuklir di Indonesia, Bapeten (Badan Pengawasan Tenaga Nuklir) meluncurkan sebuah lembaga kesiapsiagaan nuklir bernama I-Concept (Indonesia Center of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness). Konsep lembaga ini mengambil contoh lembaga tanggap darurat nuklir di Jepang yang berada langsung di bawah Perdana Menteri (Suara Karya, 03 Desember 2015). I-Concept juga akan menjadi lembaga pendukung dalam penyiapan sumber daya manusia yang handal melalui program-program pendidikan dan pelatihan. Selain juga memberikan dukungan teknis dan ilmiah.

Namun, pengembangan PLTN ini masih menjadi pilihan terakhir dalam mendukung pemenuhan kebutuhan listrik Indonesia. Khususnya apabila pada tahun 2025 energi terbarukan belum mampu mencukupi kebutuhan energi (Bisnis Indonesia, 07 Desember 2015). Walaupun sudah terdapat beberapa negara investor yang tertarik seperti Korea Selatan dan Rusia.

http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/manajemen/hhk/1971-75-masyarakat-indonesia-telah-siap-menerima-pltn

http://finance.detik.com/read/2015/05/08/111659/2909624/1034/sejak-zaman-soekarno-ri-sudah-menyatakan-go-nuclear

http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/15053/print

Badan Otoritas Pariwisata

Badan Otoritas Pariwisata ini rencananya akan dibentuk pada setiap destinasi wisata selain Bali serta satu BOP Nasional. Pembentukan badan ini bertujuan untuk mewujudkan “single destination single management” pada setiap destinasi wisata. Pembentukan BOP diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih (overlap) kebijakan serta mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata Indonesia. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat menggunakan konsep penyelesaian satu pintu dengan pembentukan lembaga ini. Badan ini diharapkan mampu menggenjot pengembangan pariwisata di lokasi-lokasi potensial namun kurang dikembangkan seperti Raja Ampat dan Pulau Komodo.

Lembaga ini merupakan lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah Presiden dan Kepala Badan merupakan Pejabat Pengguna Anggaran sehingga badan ini memiliki mata anggaran tersendiri. Badan ini juga memiliki Hak Pengelolaan Lahan dan berkewajiban memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas tanah dalam kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu lokasi destinasi prioritas yang akan diperbaiki kelembagaannya adalah Destinasi Pariwisata Danau Toba. Danau Toba merupakan salah satu destinasi populer, namun sayangnya tidak terdapat pengembangan yang dilakukan terkait kegiatan-kegiatan wisata dan budaya yang dapat membuat Danau Toba menjadi lebih menarik melalui pengembangan atraksi alam, budaya, dan hiburan lainnya. Danau Toba juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan infratsruktur pendukung. Selain itu, salah satu situasi yang membuat destinasi wisata yang terletak di Provinsi Sumatera Utara ini dipilih sebagai pilot project adalah banyaknya pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan Danau Toba sehingga mengakibatkan program menjadi kurang terfokus dan tumpang tindih serta upaya pengembangan menjadi lambat. Saat ini pembentukan BOP di Danau Toba telah diinisiasi dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang dihadiri oleh empat menteri terkait, Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara serta tujuh bupati pengelola. Pilot project di Danau Toba rencananya kemudian akan dilanjutkan pengembangannya di 9 daerah prioritas lainnya yaitu Borobudur, Mandalika, Wakatobi, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Morotai, Bromo dan Flores Labuan Bajo. Namun, yang menjadi prioritas selanjutnya adalah pembentukan BOP di Candi Borobudur yang teletak di Magelang. Pembentukan badan otoritas ini menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 20 juta pada tahun 2019 dan peningkatan lama tinggal wisatawan. Landasan hukum untuk pembentukan badan ini berupa Keppres sedang dalam proses pengajuan kepada Presiden Joko Widodo, dan rencananya akan ditandangani pada bulan Januari 2016. Dalam Badan Otoritas Pariwisata ini rencananya akan dibagi tugasnya menjadi Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya akan secara khusus berperan sebagai dewan pengarah. BOP akan diisi oleh para ahli muda, pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

 

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/12/28/090731335/badan-otoritas-pariwisata-akan-kelola-10-destinasi-wisata

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/11/19/badan-otoritas-pariwisata-bakal-dibentuk

http://www.radartasikmalaya.com/berita/baca/4087/pariwisata-butuhbadan-otoritas.html

http://www.antaranews.com/berita/539162/lima-menteri-bahas-pembentukan-badan-otoritas-danau-toba