Badan Otoritas Pariwisata

Badan Otoritas Pariwisata ini rencananya akan dibentuk pada setiap destinasi wisata selain Bali serta satu BOP Nasional. Pembentukan badan ini bertujuan untuk mewujudkan “single destination single management” pada setiap destinasi wisata. Pembentukan BOP diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih (overlap) kebijakan serta mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata Indonesia. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat menggunakan konsep penyelesaian satu pintu dengan pembentukan lembaga ini. Badan ini diharapkan mampu menggenjot pengembangan pariwisata di lokasi-lokasi potensial namun kurang dikembangkan seperti Raja Ampat dan Pulau Komodo.

Lembaga ini merupakan lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah Presiden dan Kepala Badan merupakan Pejabat Pengguna Anggaran sehingga badan ini memiliki mata anggaran tersendiri. Badan ini juga memiliki Hak Pengelolaan Lahan dan berkewajiban memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas tanah dalam kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu lokasi destinasi prioritas yang akan diperbaiki kelembagaannya adalah Destinasi Pariwisata Danau Toba. Danau Toba merupakan salah satu destinasi populer, namun sayangnya tidak terdapat pengembangan yang dilakukan terkait kegiatan-kegiatan wisata dan budaya yang dapat membuat Danau Toba menjadi lebih menarik melalui pengembangan atraksi alam, budaya, dan hiburan lainnya. Danau Toba juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan infratsruktur pendukung. Selain itu, salah satu situasi yang membuat destinasi wisata yang terletak di Provinsi Sumatera Utara ini dipilih sebagai pilot project adalah banyaknya pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan Danau Toba sehingga mengakibatkan program menjadi kurang terfokus dan tumpang tindih serta upaya pengembangan menjadi lambat. Saat ini pembentukan BOP di Danau Toba telah diinisiasi dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang dihadiri oleh empat menteri terkait, Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara serta tujuh bupati pengelola. Pilot project di Danau Toba rencananya kemudian akan dilanjutkan pengembangannya di 9 daerah prioritas lainnya yaitu Borobudur, Mandalika, Wakatobi, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Morotai, Bromo dan Flores Labuan Bajo. Namun, yang menjadi prioritas selanjutnya adalah pembentukan BOP di Candi Borobudur yang teletak di Magelang. Pembentukan badan otoritas ini menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 20 juta pada tahun 2019 dan peningkatan lama tinggal wisatawan. Landasan hukum untuk pembentukan badan ini berupa Keppres sedang dalam proses pengajuan kepada Presiden Joko Widodo, dan rencananya akan ditandangani pada bulan Januari 2016. Dalam Badan Otoritas Pariwisata ini rencananya akan dibagi tugasnya menjadi Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya akan secara khusus berperan sebagai dewan pengarah. BOP akan diisi oleh para ahli muda, pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

 

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/12/28/090731335/badan-otoritas-pariwisata-akan-kelola-10-destinasi-wisata

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/11/19/badan-otoritas-pariwisata-bakal-dibentuk

http://www.radartasikmalaya.com/berita/baca/4087/pariwisata-butuhbadan-otoritas.html

http://www.antaranews.com/berita/539162/lima-menteri-bahas-pembentukan-badan-otoritas-danau-toba

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s