Pesona Lombok Sumbawa

Sektor pariwisata merupakan sektor potensial di Indonesia, melihat data di atas jumlah wisatawan yang melakukan wisata di Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri bertambah setiap tahunnya. Hal ini juga didukung dengan data Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2013 mengenai devisa negara yang menyebutkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia menempati posisi ke empat dalam jenis komoditas penghasil devisa tebanyak setelah Minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit. Hal ini membuktikan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia.

Sektor pariwisata Indonesia berusaha dikembangkan dengan berbagai program, kegiatan, dan branding. Saat ini Pesona Indonesia dan Wonder Indonesia, sebagai branding nasional atau country branding telah berada di peringkat 47 dunia dengan nilai 74,8. Sedangkan di Asia, Indonesia berada di peringkat ke 4 setelah Jepang, India, dan Singapura. Target pariwisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata antara lain:

  1. Kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 12 juta dengan devisa mencapai Rp 172 triliun.
  2. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara sebesar 260 juta perjalanan dengan uang yang dibelanjakan mencapai Rp 223,6 triliun.
  3. Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 5%.
  4. Jumlah lapangan pekerjaan yang diciptakan mencapai 11,7 juta tenaga kerja.

Dalam mendukung target-target tersebut dilakukan upaya branding di daerah-daerah potensial untuk mendukung branding nasional. Salah satu branding yang baru-baru ini dicanangkan adalah Pesona Lombok Sumbawa bagi pengembangan pariwisata Provinsi NTB.

Kementerian Pariwisata pada Bulan Desember 2015 me-launching branding baru pariwisata yaitu Pesona Lombok Sumbawa beserta kalender event Nusa Tenggara Barat (NTB) 2016. Melalui branding baru ini, Pemerintah Provinsi NTB beserta Kementerian Pariwisata berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. Sebanyak 3 juta wisatawan ditargetkan berkunjung ke NTB sepanjang tahun 2016, 1,5 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan 1,5 juta wisatawan nusantara (wisnus). Branding ini juga merupakan bagian penting dalam mendukung branding nasional Pesona Indonesia dan Wonder Indonesia yang memiliki target kunjungan wisatawan mencapai 270 juta wisman dan 275 juta wisnus pada tahun 2019. Pesona Lombok Sumbawa mengedepankan konsep pariwisata berkelanjutan yang didukung oleh tiga prinsip utama yaitu culture, nature, dan manmade yang terfokus pada keindahan alam, tradisi, dam karya seni. Sejak tahun 2012 hinga 2014 kunjungan wisatawan di NTB mengalami peningkatan yang cukup konsisten sehingga target 2016 sebesar 3 juta kunjungan wisatawan diharapkan dapat terpenuhi. Launching branding NTB ini akan diikuti oleh pelaksanaan Festival Tambora pada 11 hingga 16 April 2016. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Picture3

Kementerian Pariwisata

Pariwisata Indonesia tahun 2015:

  • Lombok terpilih sebagai tujuan wisata halal dunia
  • Pemberian fasilitas bebas visa untuk 84 negara, secara total terdapat 174 negara yang telah bebas visa
  • Fernomena open trip untuk mengurangi biaya perjalanan dimana beberapa orang yang tidak saling mengenal berkumpul dan berwisata bersama
  • Kerusakan tempat wisata akibat wisatawan yang tidak disiplin, contoh: rusaknya kebun bunga di Gunung Kidul akibat selfie yang sembarangan

 

http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/pesona-lombok-sumbawa/

http://www.antaranews.com/berita/535081/kemenpar-luncurkan-branding-pesona-lombok-sumbawa

http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3041

 

KESIAPAN PEMBANGUNAN PLTN DI INDONESIA

Pemanfaatan nuklir di Indonesia pada dasarnya telah diinisiasikan sejak jaman kemerdekaan melalui visi misi presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Oleh karena itu dibentuklah BATAN 1958 dan masih terus dikembangkan hingga saat ini (Ditjen EBTKE dalam detik.com). Pemanfaatan nuklir dimaksudkan untuk meningkatkan pasokan listrik serta memberikan alternatif pemanfaatan cadangan sumber daya alam uranium yang cukup melimpah. Kebutuhan listrik meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan mencapai 35.000 MW dalam lima tahun ke depan, oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber alternatif selain energi fosil yang cadangannya semakin berkurang. Selain itu, energi nuklir juga dapat dimanfaatkan pada bidang kehidupan mulai dari kesehatan, industri, hidrologi, dan sebagainya. Walaupun apabila tidak dikelola dan diawasi dnegan baik dapat menimbulkan bahaya yang cukup besar, namun Kementerian ESDM menyatakan kepercayaan dirinya akan kemampuan lembaga nuklir Indonesia untuk mengawasi dan mengelola PLTN dengan adanya 3 reaktor nuklir (Serpong, Bandung, dan Yogyakarta) yang masih aktif di Indonesia.

Saat ini Indonesia sudah dinyatakan siap oleh IAEA (International Atomic Energy Agency) untuk membangun PLTN sejak tahun 2009. Indonesia pun telah memiliki Badan Pengawas Nuklir yang bertugas mengawasi dan menginspeksi izin pemakaian zat radioaktif di Indonesia sesuai diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran serta peraturan terkait lainnya. Dalam PP No. 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagai pengganti PP No. 43 Tahun 2006 Tentang Perizinan Reaktor Nuklir di Indonesia diuraikan bagaimana tata cara perizinan untuk tapak, konstruksi, commissioning, operasi dan bahkan sampai decommissioning.
Terkait dengan kesiapan pembangunan PLTN, BATAN menyatakan bahwa secara garis besar dari segi teknologi dan SDM, bangsa Indonesia sudah siap dengan adanya kerjasama di bidang teknologi nuklir dengan bangsa-bangsa lain. Namun, peran masyarakat tentunya masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 2015 BATAN bekerjasama dengan Lembaga Sigma Research telah melakukan kerja sama terkait dengan survei penerimaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi nuklir di bidang energi dan non energi. Dalam survei ini diambil 4000 orang diambil sebagai responden pada 34 provinsi. Survei ini fokus pada pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi nuklir. Hasil survei menunjukkan bahwa 75,3% masyarakat telah menerima pembangunan PLTN sebagai alternatif penyedia kebutuhan listrik di Indonesia. Data yang diperoleh dari kegiatan survei menunjukkan beberapa temuan yang antara lain:

  1. Penerimaan masyarakat yang bertempat tinggal di luar Pulau Jawa lebih besar, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pasokan energi listrik yang kurang khususnya di luar Pulau Jawa
  2. Sudah banyak masyarakat yang mengetahui tentang nuklir melalui pemberitaan media
  3. Tingkat penerimaan masyarakat telah meningkat sejak tahun 2011

 

Picture2

http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/15053/print

Picture1

http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/15053/print

Untuk mendukung pengembangan nuklir di Indonesia, Bapeten (Badan Pengawasan Tenaga Nuklir) meluncurkan sebuah lembaga kesiapsiagaan nuklir bernama I-Concept (Indonesia Center of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness). Konsep lembaga ini mengambil contoh lembaga tanggap darurat nuklir di Jepang yang berada langsung di bawah Perdana Menteri (Suara Karya, 03 Desember 2015). I-Concept juga akan menjadi lembaga pendukung dalam penyiapan sumber daya manusia yang handal melalui program-program pendidikan dan pelatihan. Selain juga memberikan dukungan teknis dan ilmiah.

Namun, pengembangan PLTN ini masih menjadi pilihan terakhir dalam mendukung pemenuhan kebutuhan listrik Indonesia. Khususnya apabila pada tahun 2025 energi terbarukan belum mampu mencukupi kebutuhan energi (Bisnis Indonesia, 07 Desember 2015). Walaupun sudah terdapat beberapa negara investor yang tertarik seperti Korea Selatan dan Rusia.

http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/manajemen/hhk/1971-75-masyarakat-indonesia-telah-siap-menerima-pltn

http://finance.detik.com/read/2015/05/08/111659/2909624/1034/sejak-zaman-soekarno-ri-sudah-menyatakan-go-nuclear

http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/15053/print

Badan Otoritas Pariwisata

Badan Otoritas Pariwisata ini rencananya akan dibentuk pada setiap destinasi wisata selain Bali serta satu BOP Nasional. Pembentukan badan ini bertujuan untuk mewujudkan “single destination single management” pada setiap destinasi wisata. Pembentukan BOP diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih (overlap) kebijakan serta mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata Indonesia. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat menggunakan konsep penyelesaian satu pintu dengan pembentukan lembaga ini. Badan ini diharapkan mampu menggenjot pengembangan pariwisata di lokasi-lokasi potensial namun kurang dikembangkan seperti Raja Ampat dan Pulau Komodo.

Lembaga ini merupakan lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah Presiden dan Kepala Badan merupakan Pejabat Pengguna Anggaran sehingga badan ini memiliki mata anggaran tersendiri. Badan ini juga memiliki Hak Pengelolaan Lahan dan berkewajiban memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas tanah dalam kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu lokasi destinasi prioritas yang akan diperbaiki kelembagaannya adalah Destinasi Pariwisata Danau Toba. Danau Toba merupakan salah satu destinasi populer, namun sayangnya tidak terdapat pengembangan yang dilakukan terkait kegiatan-kegiatan wisata dan budaya yang dapat membuat Danau Toba menjadi lebih menarik melalui pengembangan atraksi alam, budaya, dan hiburan lainnya. Danau Toba juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan infratsruktur pendukung. Selain itu, salah satu situasi yang membuat destinasi wisata yang terletak di Provinsi Sumatera Utara ini dipilih sebagai pilot project adalah banyaknya pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan Danau Toba sehingga mengakibatkan program menjadi kurang terfokus dan tumpang tindih serta upaya pengembangan menjadi lambat. Saat ini pembentukan BOP di Danau Toba telah diinisiasi dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang dihadiri oleh empat menteri terkait, Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara serta tujuh bupati pengelola. Pilot project di Danau Toba rencananya kemudian akan dilanjutkan pengembangannya di 9 daerah prioritas lainnya yaitu Borobudur, Mandalika, Wakatobi, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Morotai, Bromo dan Flores Labuan Bajo. Namun, yang menjadi prioritas selanjutnya adalah pembentukan BOP di Candi Borobudur yang teletak di Magelang. Pembentukan badan otoritas ini menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 20 juta pada tahun 2019 dan peningkatan lama tinggal wisatawan. Landasan hukum untuk pembentukan badan ini berupa Keppres sedang dalam proses pengajuan kepada Presiden Joko Widodo, dan rencananya akan ditandangani pada bulan Januari 2016. Dalam Badan Otoritas Pariwisata ini rencananya akan dibagi tugasnya menjadi Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya akan secara khusus berperan sebagai dewan pengarah. BOP akan diisi oleh para ahli muda, pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

 

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/12/28/090731335/badan-otoritas-pariwisata-akan-kelola-10-destinasi-wisata

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/11/19/badan-otoritas-pariwisata-bakal-dibentuk

http://www.radartasikmalaya.com/berita/baca/4087/pariwisata-butuhbadan-otoritas.html

http://www.antaranews.com/berita/539162/lima-menteri-bahas-pembentukan-badan-otoritas-danau-toba

Solo City (Central Java, Indonesia) Tourism Events Calendar 2016

No Event Date
1 Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW 09 Januari 2016
2 Haul Habib All Bin Muhammad al Habsyi 30 – 31 Januari 2016
3 Solo Great Sale 01 – 29 Februari 2016
4 Grebeg Sudiro 06 – 08 Februari 2016
5 Imlek Festival 08 Februari 2016
6 Festival Jenang Solo 14 – 17 Februari 2016
7 Solo Indonesia Culinary Festival 07 – 10 April 2016
8 Solo 24 Jam Menari 29 April 2016
9 Java Expo 04 – 08 Mei 2016
10 Festival Parade Hadrah 06 Mei 2016
11 Kontes Lovebird Indonesia 08 Mei 2016
12 Solo Keroncong Festival 14 – 15 Mei 2016
13 Solo Investment Trade and Tourism Expo (SITTEX) 26 – 29 Mei 2016
14 HUT Solo Car Free Day 29 Mei 2016
15 Festival Gamelan Akbar 04 Juni 2016
16 Waisaka Puja Baya 2016/2560 04 Juni 2016
17 Festival Dolanan Bocah 10 – 12 Juni 2016
18 Malem Selikuran 26 Juni 2016
19 Bakdan Ing Balekambang 06 – 10 Juli 2016
20 Syawalan Jurug 06 – 10 Juli 2016
21 Bakdan Ing Solo 08 – 10 Juli 2016
22 Grebeg Pasa 08 Juli 2016
23 Festival Ketoprak 15 – 16 Juli 2016
24 Solo Batik Carnival 22 – 24 Juli 2016
25 Semarak Budaya Indonesia 29 – 30 Juli 2016
26 Apresiasi Musik Kebangsaan 18 Agustus 2016
27 Grand Final Putra-Putri Solo 03 September 2016
28 Solo International Performing Art (SIPA) 08 – 10 September 2016
29 Grebeg Besar 13 September 2016
30 Festival Payung 23 – 25 September 2016
31 Solo City Jazz 30 September – 01 Oktober 2016
32 Bamboo Biennale 01 – 22 Oktober 2016
33 Kirab Malam 1 Suro 02 Oktober 2016
34 Srawung Seni Sakral International 02 Oktober 2016
35 SITTEBIZ 06 – 09 Oktober 2016
36 Solo Batik Fashion 07 – 08 Oktober 2016
37 Pasar Seni Balekambang 22 – 26 Oktober 2016
38 Indonesia International Mask Festival (IIMF) 28 – 29 Oktober 2016
39 Rock in Solo 13 November 2016
40 Frame of Solo 20 November 2016
41 Sekaten 05 – 12 Desember 2016
42 Grebeg Mulud 12 Desember 2016
43 Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW 23 Desember 2016

http://www.eventsolo.com/Agenda-Wisata-Solo-dan-Kalender-Event-2016.html

Indonesian Tourism Events Calendar 2016

Months Event Date Location Keterangan
Januari 1. Perayaan Maulid Akbar 8 – 28 Januari 2016 Aceh
2. Bali Barong Festival 22 – 23 Januari 2016 Bali Kompetisi regenerasi Bapang Barong dan Makendang
3. Cap Go Meh (CGM) Street Festival 22 Januari – 2 Februari 2016 Bogor, Jawa Barat
4. Straits Regatta 26 – 29 Januari 2016 Batam, Kepulauan Riau Even yacht internasional yang bekerjasama dengan Federasi Pelayaran Singapura (SSF)
5. Grebeg Sudiro 31 Januari – 8 Februari 2016 Solo, Jawa Tengah
6. Nongsa Festival Batam, Kepulauan Riau Festival golf internasional
7. Festival Budaya Asmat Papua Pameran ukiran kayu Suku Asmat
Februari 1. Solo Great Sale 1 – 29 Februari 2016 Solo, Jawa Tengah
2. Imlek Fair 1 – 6 Februari 2016 Pematangsiantar, Sumatera Utara
3. Hari Pers Nasional0 6 – 9 Februari 2016 Nusa Tenggara Barat
4. Neptune Regatta 6 – 14 Februari 2016 Batam, Kepulauan Riau Festival yacht
5. Imlek Pasar Semawis 8 Februari 2016 Semarang, Jawa Tengah
6. Hari Raya Galungan dan Kuningan 10 – 20 Februari 2016 Bali
7. Nongsa Challenge 13 Februari 2016 Batam, Kepulauan Riau Kegiatan bersepeda yang diselenggarakan oleh Nongsa Destination dan Cycosports Singapore
8. Lawu Trail Run 21 Februari 2016 Jawa Timur
9. Perayaan Cap Go Meh 2 – 24 Februari 2016 Singkawang, Kalimantan Barat
10. Festival Bau Nyale 28 Februari 2016 Lombok, Nusa Tenggara Barat Festival mengumpulkan cacing laut atau nyale yang hanya muncul satu hingga dua hari dan dilanjutkan dengan pertunjukan musik tradisional dan modern
11. Festival Pasola Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur Pertunjukan tradisi peperangan dengan kuda dan tombak
Maret 1. Deep and Extreme Indonesia 31 Maret – 3 April 2016 Jakarta Pameran diving dan petualangan lainnya
2. Bali Spirit Festival 29 Maret – 3 April 2016 Ubud, Bali Wisata yoga, tari, musik, serta meditasi
3. Java Jazz Festival 4 – 6 Maret 2016 Jakarta Pertunjukan musik jazz
4. Eclipse Festival 7 – 11 Maret 2016 Ngata Baru, Sulawesi Tengah
5. Festival Gerhana 9 Maret 2016 Poso, Sulawesi Tengah Acara melihat gerhana disertai penampilam musik
6. Indonesia Fashion Week 10 – 13 Maret 2016 Jakarta Pertunjukan dan pameran fashion
7. Lombok Audax 11 – 14 Maret 2016 Lombok, Nusa Tenggara Barat Bersepeda sejauh 200 – 1000 km
8. Sun Down Marathon Bintan. Kepulauan Riau Kompetisi maraton
April 1. Tour de Bintan 1 -3 April 2016 Bintan, Kepulauan Riau Wisata bersepeda
2. Indonesia International Motor Show (IIMS) 7 – 17 April 2016 Jakarta Pameran otomotif terbesar di Indonesia
3. Festival Pesona Tambora 11 -16 April 2016 Nusa Tenggara Barat
4. Majapahit Travel Fair ke-17 13 April 2016 Surabaya, Jawa Timur Ajang promosi pariwisata internasional
5. Sungailiat Triathlon 23 April 2016 Bangka, Bangka Belitung Wisata olahraga
6. Racing The Planet Bintan, Kepulauan Riau Kompetisi kayak, bersepeda, dan lari
7. Taman Mini Indonesia Indah Anniversary Week Jakarta Pertunjukan seni dan budaya
8. Jakarta International Handicraft (INACRAFT) Jakarta Wisata belanja
9. Festival Tidore Tidore, Maluku Utara Aneka ritual adat, pameran budaya serta beragam atraksi
Mei 1. International Tour de Banyuwangi Ijen 4 – 7 Mei 2016 Banyuwangi, Jawa Timur
2. Festival Teluk Jailolo 11 – 16 Mei 2016 Halmahera Barat Festival budaya
3. Perayaan Waisak Candi Borobudur 22 Mei 2016 Magelang, Jawa Tengah
4. Bintan Thriathlon 28 – 29 Mei 2016 Bintan, Kepulauan Riau Kompetisi Thriathlon
5. Tour de Barelang / Batam Six Bridges Batam, Kepulauan Riau Bersepeda keliling Pulau Batam, enam jembatan masuk ke dalam rute tour
6. Jakarta Fashion and Food Festival Jakarta Wisata fashion dan kuliner
7. Jawa Barat Travel Exchange Bandung, Jawa Barat
8. Jogja Fashion Week Yogyakarta Pameran busana batik
9. International Surfing Competition Banyuwangi, Jawa Timur Kompetisi surfing
Juni 1. Jakarta Fair dan Jakarnaval 22 Juni 2016 Jakarta Festival dan karnaval menyambut hari ulang tahun Jakarta
2. Gelar Batik Nusantara Berhubungan dengan kerajinan batik
3. Solo Batik Carnival Solo, Jawa Tengah Berhubungan dengan kerajinan batik
4. Bali Art Festival Bali Berhubungan dengan kerajinan batik
5. Festival International Perahu Naga Padang, Sumatera Barat
6. Festival Diving Pulau Weh, Aceh
7. Jakarta Great Sale Jakarta Wisata belanja
8. Bali and Beyond Travel Fair Pameran paket wisata
9. Festival Mutiara Lombok Sumbawa Lombok, Nusa Tenggara Barat Pameran kerajinan mutiara
10. Festival danau sentani Pertunjukan di atas Danau Sentani
Juli 1. Bali Kite Festival 3 – 5 Juli 2016 Sanur, Bali Festival layangan dan ritual menyambut panen dan penanaman padi kembali
2. Yadnya Kasada 21 – 21 Juli 2016 Bromo, Jawa Timur Pelaksanaan upacara adat
3. Art Jog Yogyakarta Pameran karya seni
4. Power Boat Grand Prix Bintan, Kepulauan Riau Kompetisi internasional
5. Kelimutu Festival Ende, Flores Prosesi adat
6. Java Rockin Land Festival musik rock
Agustus 1. Festival Budaya Dieng 5 – 7 Agustus 2016 Dieng, Jawa Tengah
2. Jember Fashion Carnaval 21 – 24 Agustus 2016 Jember, Jawa Timur Pertunjukan fashion
3. Erau International Folk and Art Festival 20 -28 Agustus 2016
4. Indonesia Marine and Offshore Expo (IMOX) 23 – 25 Agustus 2016
5. Bintan Ironman 28 Agustus 2016 Bintan, Kepulauan Riau Festival olaharaga
6. Aceh International Surfing Championship Aceh
7. Takabonerate Island Expedition Sulawesi Selatajn
8. Rafflesia Beach Festival Bengkulu
9. Sanur Village Festival Bali
10. Festival Bunga Internasional Tomohon
11. Festival Lembah Baliem
12. Festival Kuliner Serpong Serpong, Tangerang
September 1. Festival Krakatau Awal September Lampung Festival seni dan budaya Lampung
2. PATA Travel Mart 7 – 9 September 2016 Jakarta
3. Festival Danau Toba, Samosir Minggu kedua Bulan September Samosir, Sumatera Utara Festival musik dan tari batak
4. Grebek Besar 12 September 2016 Solo, Jawa Tengah Festival keagamaan dan arak-arakan
5. Jogja International Street Performance Minggu terakhir Bulan September Yogyakarta Festival seni di sepanjang Jalan Malioboro dan sekitarnya
6. Jakarta International Performing Art Akhir September Jakarta Diikuti oleh 350 seniman dunia, memperingati Hari Pariwisata Dunia
7. Festival Adventure Indonesia Akhir September Alor, Nusa Tenggara Timur Diving, hiking, bersepeda
8. Asia Tri Festival Yogyakarta Festival seni tiga negara (Korea, jepang, dan Indonesia)
9. Aceh Leuser International Rafting Championship Sungai Alas, Aceh Kompetisi rafting
10. Asean Jazz Festival, Batam Festival musik jazz
11. Festival De Syukron Bandung, Jawa Barat Festival dengan penampilan artis papan atas, fashion show, video mapping, hingga wayang
12. Festival Teluk Ambon Ambon Festival budaya, lomba foto bawah laut, lomba memancing
Oktober 1. Kuta Carnival Kuta, Bali
2. Festival Tabot Bengkulu Bengkulu
3. Festival Reog Nasional
4. Tour de Singkarak Singkarak Kompetisi sepeda internasional
5. Sail Karimata Selat Karimata
6. Jakarta Marathon Jakarta Wisata olahraga lari
7. Jakarta Fashion Week Jakarta Pameran fashion
8. Banyuwangi Ethno Festival Banyuwangi, Jawa Timur Pameran fashion
9. Festival Danau Tondano
10. Raja Ampat Marine Festival Raja Ampat, Papua
November 1. Bandung International Digital Art Festival (BIDAF) 6 – 8 November 2016 Bandung, Jawa Barat Pameran karya seni animasi, pertunjukan intermedia, musik digital, seni robotic, dan interactive installation
2. Makepung Buffalo Race 15 November 2016 Jembrana, Bali Barat Ajang balap kerbau
3. Jogja International Heritage Walk 19 – 20 November 2016 Candi Prambanan dan Imogiri Berwisata dengan berjalan kaki
4. Lovely Toraja Festival Tentatif Toraja, Sulawesi Selatan Lari wisata, pameran, kuliner
5. Festival Danau Matano Akhir bulan November Luwu Timur, Sulawesi Selatan Pertunjukan seni dan musik, pemilihan putra putri Danau Matano, lomba perahu hias, perahu dayung, lomba tangkap ikan, olahraga air
6. Banten Beach Festival Akhir bulan November Banten
Desember 1. Bintan Golf Challenge Belum tercantum Bintan, Kepulauan Riau Kompetisi golf dunia
2. Festival Gendang Beleq Belum tercantum Lombok, Nusa Tenggara Barat Festival musik dan perkusi
3. Grebeg Maulud 11 Desember 2016 Yogyakarta Arak-arakan gunungan
4. Kora-kora Festival Belum tercantum Ternate, Maluku Utara Festival budaya lomba perahu tradisional
5. Katir Race Festival Belum tercantum Kotabaru, Kalimantan Selatan lomba perahu nelayan
6. Musi Triboatton Belum tercantum Palembang, Sumatera Selatan lomba perahu, pameran, festival seni

Pariwisata Indonesia (Indonesian Tourism)

Isu Stategis

Isu strategis yang terkait dengan sektor pariwisata dalam RPJMN 2015-2019 antara lain;

Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional.  Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sasaran pembangunan pariwisata dalam RPJMN 2015-2019 dibagi menjadi sasaran pertumbuhan dan sasaran pembangunan inklusif. Sasaran pertumbuhan pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut ini,

Picture3

Sedangkan dalam sasaran pembangunan inklusif adalah Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi

IMG_20151008_150853

IMG_20151011_194605

IMG_20151009_170054

Arah kebijakan pembangunan pariwisata yang digariskan dalam RIPPARNAS, yaitu:

  1. Pembangunan Destinasi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri, dengan strategi; (1) fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus: (a) wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi; (b) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) wisata buatan dan minat khusus yang terdiri dari wisata Meeting Incentive Conference and Exhibition (MICE) & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu; (2) meningkatkan citra kepariwisataan dan pergerakan wisatawan nusantara; (3) Tata Kelola Destinasi; serta (4) Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata.                            Jenis pariwisata yang akan dikembangkan khususnya untuk wisatawan manca negara mencakup: (a) wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan; (b) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, wisata kebugaran (wellness) berbasis budaya nusantara, serta wisata kawasan terpadu.
  2. Pemasaran Pariwisata Nasional diarahkan untuk meningkatkan kerjasama internasional kepariwisataan dan mendatangkan sebanyak mungkin kunjungan wisatawan mancanegara,
  3. Pembangunan Industri Pariwisata diarahkan untuk meningkat-kan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/ jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (a) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal; (b) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata; serta (c) pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata; serta (d) pengembangan intergrasi ekosistem industri pariwisata.
  4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata diarahkan untuk mem-bangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional dengan strategi: (a) berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (b) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan; (c) fasiitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata; (d) peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; serta (e) mengelola dan mengendalikan manajemen perubahan.

 

Potensi Sektor Pariwisata Indonesia

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki potensi dan kontribusi besar pada perekonomian Indonesia.           Berdasarkan hasil identifikasi data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPS, jumlah wisatawan yang melakukan wisata di Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri bertambah setiap tahunnya. Hal ini juga didukung dengan data Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2013 mengenai devisa negara yang menyebutkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia menempati posisi ke empat dalam jenis komoditas penghasil devisa tebanyak setelah Minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit. Hal ini membuktikan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Berikut adalah tabel lengkap rangking devisa pariwisata pada tahun 2009-2013.

Picture1

Sumber: Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, 2015

Picture2

Pada lingkup global pariwisata Indonesia berada pada peingkay 74 lebih tinggi dari Kamboja, Filipina, dan Vietnam yang merupakan negara tetangga dan tergabung dalam ASEAN. Peringkat pariwisata Indonesia di dunia dibandingkan dengan negara Asian Tenggara lainnya dapat dilihat pada tabel di atas. Potensi Indonesia pada sektor pariwisata tentunya tidaklah kecil. Berdasarkan data UNESCO pada tahun 2012, Indonesia mamiliki empat lokasi wisata yang menyandang gelar UNESCO Natural World Heritage Sites. Ke empat lokasi tersebut antara lain Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Lorentz, Hutan Tropis Sumatera, dan Ujung Kulon. Dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia memiliki jumlah terbanyak. Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam masing-masing hanya memiliki dua lokasi wisata. Dengan potensi yang ada tentunya target peningkatan jumlah wisatawan yang dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019 tentunya dapat dimaksimalkan dengan berbagai program dan strategi pengembangan. Sektor pariwisata juga merupakan sektor potensial terkait dengan lapangan pekerjaan.

Terdapat dua isu utama yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan pariwisata Indonesia, yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hingga saat ini pengembangan kapasitas sumber daya manusia masih rendah melihat jumlah sekolah kejuruan pariwisata dan perhotelan, serta sekolah pariwisata informal yang masih sedikit jumlahnya.

References: RPJMN 2015-2019 (BAPPENAS)

Government Role on Community Participation as One of the Decentralization Instrument, Study Case : Musrenbang

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) is a concept that Indonesia governments choose to create democracy in planning through local participatory. This concept relies on the people’s need and aspiration to develop planning program. Basically this concept was an instrument of decentralization development to create transparency between governments to the community. Musrenbang briefly defined as a forum for every actor and stakeholder to formulate the development program, the stakeholder here including government and non-government actors including the community as the data sources (Wilson, Djani, and Madsuki, 2009).

It was a good concept actually but there are still some aspects that need to be improved especially in relation with community participation. In case of musrenbang, without participation and willingness of community the goal of it cannot be reached. So that encourage people in the community to participated must be done to support the goals and objectives of decentralization through musrenbang to reach good governance. Decentralization itself is a concept that definitely the reversed of centralized concept, it should be means as the changing from the top down concept to bottom up. Bottom up is not always means as every think about the program is done by the community, but in every step of development is done by the people’s needs so that they can develop themselves. It means that the main objectives here should be directed for public advantages not the individual or institutions benefit.

The idea of participation in musrenbang now is a bit vague, the reason is because there are some group of peoples that change the direction of the objectives. Some people with strong power try to driven the way of development to get personal or individual advantages (Wilson, Djani, and Madsuki, 2009). It was the main obstacle on musrenbang implementation now. Community is the main target to understand their needs on development but that kind of problem interrupted the communication between the government and the community. It created a fuss in what peoples think and trust to the government.

The problem of trust is already started before decentralization being adopted in 1999, it already began from the era of President Soeharto. The reason is the lack transparency of centralistic governmental concept that turned out into an authoritarian government (Pramusinto, 2010). Although peoples trust improved year by year after the emerging of new concept of decentralization that bring democracy to the community but these days people trust started to decreased. It caused by the same problem like what already stated before about strong power driven the direction of development.

For instance Musrenbang in Bandung seems only do jus for formality without any discussion between stakeholders. In this forum usually the government institution in charge on presentation of development program and then without any discussion the program will directly accepted and the forum finish. That kind of musrenbang definitely could not facilitate community aspiration and needs. The number of people come to this forum become another problem. This number could not represent all aspiration of the people. Small number of stakeholder seems only come and sits to fill the formality without any desire to argue the planning development and evaluate it to be better. Control is definitely needs so the musrenbang concept goes to the right direction.

Participation in Bandung for example is really different with what Thailand government does for their participatory development program. In Thailand community trust to government a little bit better than in Indonesia but the unwillingness still appear as problem. In slum upgrading program in Thailand government tends to approach the community step by step. First the community actors will be approached so that he or she could gives more understanding to their community neighborhood. By that they can gain community trust to them. After that many forum and meeting continuously do for indentified what the community wants and needs so that they can chooses the best way to do the development. From the description above we can see that Indonesian government not as patient as Thailand government, and lack of deep problem identification.

From the Thailand practices government role in this kind of participation concept is not only as the controller but also could serve as a facilitator although usually it’s already taken over by other institution such as NGO and consultants. Government as the institutions in charge of development have to get rid of the individual or institutional benefit perspectives especially related with money oriented. So that government could gain the community trust, it is the best advantages that government can get to do development. But for the condition now those kinds of perspectives is still difficult to reach. Especially when there are still many problem occurred because of function overlapping between government institutions.

There are some institutions that in charge in planning and public service providing in the government, Public Works ministry and BAPPENAS (national planning and development ministry). These two institutions sometimes have overlapping programs. So it would be better if those institutions started to discuss and formulated the best development based on their basic function. But until now Indonesia does not have a bridge for those two institutions. In my opinion a neutral institutions needed to facilitate the discussion. If the problem inside the government could be resolved so the people trust can gain and the people willingness to follow government program will increase. Increasing transparency and government reliability are also the best way to gain people trust.

These days, government reliability is always being a big question for the local community. It was a result of unimplemented program that often happened especially in rural area. Information media like newspaper, television, radio, and others media always bring reliability as their topic of discussion which is usually tends to talked about its negativity. This kind of information makes it even worsens. So for the better result of development this problem has to resolve immediately.

On the participation in community level people does not have enough knowledge about development and government program so that government have to find neutral and expert facilitator to give understanding to the community. Government also could take over the facilitator roles because government also consists of planning and development expert. But in Indonesia cases government tends to gives the job to the expert from consultant officer or to the academicians from the university. But basically even government or another expert the most important thing is the facilitator is neutral does not have tendency to driven the people aspiration to some individual or institutional advantages but more to find what people needs in real life.

When a facilitator who works with the community have other objectives that lead to the individual or institutional advantages will gives bad impact to the community itself. The bad impact here not always means decreasing of the community quality of life or welfare but more to the inappropriate support to community activities. And if the development in line with the community activities and life so more positive impact could get easily. Community especially in the rural area who does not have enough education usually easy to be driven by what facilitator says so that facilitator here has to be really patient and neutral.

So the main point of the discussion above is how the government could do participation as the best way to reach the goals and objectives of decentralization. Government role in increasing people trust and willingness, controller and facilitator is the best way to keep the development concept. Improving reliability and resolve internal problem will be useful so that the community would like to joint government program. But all people need have to be accommodate it have to filtered and prioritized so that the development could be controlled, because in some cases development could leads to bad impacts such as environmental impact. That’s why government has a big role on balancing and controlling development but still manage to fulfill the people needs through participatory concept.

References :

Green, Keith. 2009. Decentralization and Good Governance: The Case of Indonesia. UNPAN.

MCleod, Ross H and Harun. 2009. Memperbaiki tata kelola pemerintahan kabupaten dan kota di Indonesia: peran reformasi akuntansi sektor publik. Crawford School of Economics and Government.

Pramusinto, Agus. 2010. Building Good Governance in Indonesia Cases of Local Government Efforts to Enhance Transparency.

Wilson, Ian, Djani Luky, and Maduki Teten. 2009. Mengelola kepentingan politik dalam proses anggaran: Sebuah investigasi terhadap mekanisme akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran pemerintah daerah di Indonesia. Crawford School of Economics and Government.

Sneak Peek at Laweyan History as “Kampung Batik”

Laweyan is one of the most popular kampong in Solo, many batik industries can be found here. Batik industries in Laweyan have been established even before Mataram, one of the famous islamic kingdom in java, moved to Solo from Kartasura. Based on KRT. Mlayadipuro, the history of laweyan was started in 1500’s when Laweyan village was given to Ki Ageng Henis by the king of Pajang Kingdom. Pajang Kingdom was the former kingdom of Mataram. Ki Ageng Henis is an imam which is not only teaching Islamic wisdom but also batik as an art and tradition. In that era, laweyan become the trading center of the kingdom that specializes in threads (“lawe”) for weaving process. Therefore, people started to call it “Laweyan”.

The existence of Kabanaran River has been helped the development of thread industry and trading activities in Laweyan. In Kabanaran Port the  goods distribution actively takes place. Although it rapidly replaced by land transportation such as train. In the 20th century, Laweyan inhabitants are famous as a rich businessman. They even richer than the nobleman in the palace.

In the past, batik business in Laweyan was managed by women, from the batik production process to financial management and marketing. They called them self as Mbok Mase where Mbok means mother, while their husband called as Mas Nganten (Mas: older brother). In the development of batik businesses, women particularly, contribute 75% in the management and production processes while the husband only 25%. Here, their capability in managing businesses have brought women to higher social level. Then these women will trained their daughter. So that later, they could take over the family business, but at that time they were not aware with the strike of modern technology especially textile printing technology. This technology have dominated batik market in 1970’s until late 1990’s. Batik industries in Laweyan then started to rise again when it was formally introduced as Kampong Batik by the former mayor of Solo, Slamet Suryanto in 2000’s.

pesindon

illustration of batik making (this picture taken in Pesindon Pekalongan)

By: International Class Studio Team Urban and Regional Development Diponegoro University Class 2012

The development of batik industry in Laweyan in the 20th century supported by some factors including batik has a important meaning toward the palace and kingdom as a symbol of power and nobility rank. At that time batik has been transformed into a popular item in the Javanese society especially in Solo City. Batik industry in Laweyan become even bigger when the businessman get the permission to produce stamp batik with traditional motif. The discovery of stamp batik has been affected on the hand writing batik production and market that made by the palace. The use of creative motif has also been suppressed the existence of classic motif. The popularity of batik in Java not only beneficial to the batik maker in Laweyan but also the dutch colonial as the demand of cotton increase. As the market getting bigger not only Javanese businessman attracted to batik industry but also some foreign migrants such as Arabic, china, and European businessman. The detail number of Surakarta batik industries in 1930’s can be found below,

No Owner Total Number
1 Javanese (pribumi) 236
2 China 60
3 Arabic 88
4 European 3
Total 387

Sources: P. De Kat Angelino, 1930, page. 321 in Soedarmono, 2006, page. 49

From those detail above more than 85% of the industries are located in Laweyan and it owned 100% by Javanese people. Those company has different characteristic and specialization. There are five categorizes in batik industry including batik company, babaran company, wedelan company, mbironi company, and prembe or outworker distributor. Batik company is the biggest or the mother for other four companies, the existence of these four companies is to support the production and marketing activities of batik company. There is an unwritten loyal relationship between those supporting company with the main batik company.

Reference and further reading : Mas Mbok Pengusaha Batik Laweyan Solo Awal Abad 20 —-> you can buy it at Roemahkoe Hotel Laweyan Solo (Rp 100.000)^^

Urbanization VS Food Security

Surakarta City is a cultural city located in Central Java Province, Indonesia. Solo City is a city with a mixture of heritage, tourism and commercial activities. These days this city is famous among urban studies practitioners with its green planning and development. Tourism and commercial activities in Solo have attracted not only foreign and domestic investments but also migrants. Migrants have pushed the development toward peri-urban area and, once again, availability of land and houses become the main reason.

Peri-urban area of Solo City consists of some districts, i.e. Sukoharjo District, Sragen District, Karanganyar District, and Boyolali District. Colomadu Sub district is one of Solo peri-urban which is located in the northern part of Solo City. In term of land use characteristic, formerly this area is dominated by agriculture land that produces rice, corn and sugar cane, but currently the number of agriculture land decrease continuously. It occurs due to the development of residential estate and settlement. The number has been decreasing continuously. Today, there is only 519.9 ha farm land left compare while 895.9 ha for residential uses and the number keep increasing. Strategic location, supported by good infrastructure and accessibility, has a crucial effect on the transformation of this sub district. As the main access to the Adisumarmo International Airport, Colomadu appeared as a gold land for many developers and investors. High movement from and toward Adi Sumarmo airport has not only triggered tremendous development of residential and settlement but also commercial activities alongside Adisucipto and Adi Sumarmo Street. It will be even greater when the development of Semarang – Solo and Solo – Kertosono toll road are finish and start to be occupied. In the development planning of the highway, the entrance and exit gate will be located in this sub district specifically in Klodran and Ngasem Village. Colomadu is going to be developed into a big interchange area of Joglo Semar and East Java Province movement. It can be assumed that in the future Colomadu probably is going to be develop as a new core city like Kartasura and Solo Baru though today it more looks like a dormitory city. It is because Colomadu is mostly used as residential area instead of economic activites with residential area rather than other economic activities. However, commercial and services activities have been growing rapidly.

In this essay i would like to discuss about how urbanization has been exploited our farmland in Colomadu. Planning document has been set aside as the need of houses become bigger. As an inhabitant of a particular city we should participated on our preserved our farmland by respect on the development planning and regulation.

Land Conversion Treaten Food Security

Colomadu Sub district is not the only one and the most developed peri-urban area of Solo City. Solo Baru and Kartasura, which are part of Sukoharjo District, are two most urbanized area around Solo City. Both of them are highly developed compared to Colomadu. Solo Baru and Kartasura are dominated by commercial activities but Colomadu development dominated by residential area. Based on the sub district planning document (RDTR 2013), Colomadu is planned to be a residential sub district. On the other hand, the development in Colomadu is still carried on although RDTR planning document stated that 520 Ha farm land in this sub district are categorized as preserved land (LP2B). How is it possible a preserved land planned to be residential development area?

The invasion of residential estate by private developer had been causing not only environmental and land use transformation but also social economic transformation. The number of farmer keeps decreasing day by day. The questionnaire data result shows that there is 80% economic transformation from farm to nonfarm activities with only 3% farmer left from total number of respondents in Colomadu. Farmers tends to shift to urban activities like industrial labor, construction worker, and trader rather than manage their farm land. Farmers, face many difficulties in managing their farm land today as the result of residential and commercial development. One of the farmers in Gawanan Village said that the water is getting difficult to be found because the garbage blocks the drainage. As the nearest urbanize area, Solo City seems to have the biggest role in Colomadu transformation and development. Here is the evidence of land use transformation in Colomadu Sub-district.

COLOMADU SUBDISTRICT LAND USE DATA

Land Use 1990 2003 2006 2011 2013
Wet Land 840.3 716.6 547.6 520 486.6
Built-up 583.3 767.6 865.9 895.9 931.3
Farm 81.9 60.6 67.8 65.4 65.4
Savana 0.32 0 0 0 0
Pond 2.9 2.5 2.7 2.7 2.7
Forestry 0 0 0 0 0
Plantation 4.7 4.6 0 0 0
Others 50.6 82 80.2 86.8 80.2

Sources: BPS OF KARANGANYAR DISTRICT,1990, 2003, 2006, 2011, AND 2013

Compared to the 1990’s, the land characteristics and uses in the 2000’s have been transforming as the result of urbanization and exploitation of settlement. The domination has completely shifted from wet land to built-up area. Today, the land has urban characteristic rather than rural. The plantation use has completely gone just like savanna in 2003’s data. Then, when it is compared to Karanganyar land use data, the statistic shows the real tendency of development compared to other sub-districts. As one of two sub-districts having more built-up use than farm land, Colomadu is quite dense. It was the densest sub-district in Karangayar as proven by population number statistical data in 2012.

Today, the government of Karanganyar District has been managing the development of houses and settlement by giving new law about permitted developers. Only big developers with 40 and more houses project are permitted to build new settlements. Although this law has been set by the government, small developer still can be easily found in Colomadu. This fact makes the development seems to be uncontrollable. Karanganyar local government has been trying to prevent the transformation to be going too fast and decided to create a limitation by setting the minimum unit of houses for private developer. However, recently, based on interview the law has been changed and the government allows small medium developers to build new settlements. Thus, now petty developers can built a new residential estate with only five units of houses. This new construction of planning law will be supported the exploitation of farm land more and more which already reach Colomadu since 1990.

2001 BARU

2014 BARU

Sources: Kusumaningrum, 2014

LAND USE MAP OF COLOMADU 2001 AND 2014

The time series maps above show the transformation of land use in Colomadu Sub-district. The most obvious one to be identified in those maps are the decrease of farm land and the increasing number of built-up areas. The built-up areas are mostly used as settlement, followed by commercial use and industry. The first series of maps shows the land use transformation from farm to built-up in 2001. In this map, the green color seems to be dominating the land use of Colomadu while followed by the yellow one. In 2013 map some areas have been developed into residential estate areas as represented by orange color.

So how is it influencing the food security?

The faster the development, the agriculture land become lessen. The food production become smaller and smaller. So who’s fault is it? Government? Farmer? People? Urbanization? All of us have to be aware even when we drops one sigle grain of rice one hectar lands being exploited. Each second development has eaten our food. Sustainable planning has to be manage so that our agriculture land could be preserved. We as the future generation have to realized how uncontrolable development could create big issues for our child and grandchild.

Solution

What can we do now? As a young urban planner i believe that my city has a big plan and regulation about land and development. But many great plan was set aside by uncontrollable illegal development which is not based on the planning made by the government. So, what we have to do now is just simple, let support our government in maintaining our farm land by their plan. Erase all corruption and let’s all of us follow all the regulation. It is simple but difficult as hell because of population boom and economic development these days. Because population need house, house need lands.

In Ag-Summit i would like to give understanding that it is not as simple as just a small family issues about hunger, but it is a responsibility of a whole city not only the government but also the inhabitant. I hope with this discussion a lot of people will take a bigger attention to the farmland and food.

Sources

  • Kusumaningrum, Ratna. 2014. Land Use and Social Transformation in Colomadu Sub-district. Diponegoro University Thesis: Semarang.
  • Statistical Central Bureau of Indonesia. 1990, 2003, 2006, 2011, and 201.3